Find us on social media

No. Jenis Peraturan Nomor Peraturan
Tentang
1. Instruksi Menteri Perhubungan IM 13 TAHUN 2016 PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN UTAMA MAKASSAR, BELAWAN, TANJUNG PERAK DAN TANJUNG PRIOK
2. Peraturan Dirjen Perhubungan Laut HK-103/3/12/DJPL-16 PETUNJUK TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN PENGUJI PADA LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN
3. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut UM.008/43/7/DJPL-16 PEMBENTUKAN PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT KAPAL NIAGA DAN KAPAL PENANGKAP IKAN PERIODE 2016-2018
4. Peraturan Dirjen Perhubungan Laut HK-103/3/9/DJPL-15 TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
5. Peraturan Dirjen Perhubungan Laut HK-103/1/2/DJPL-2016 PEMUTAKHIRAN BAGI PELAUTYANGTIDAK MEMILIKI MASA LAYAR DALAM RANGKA SERTIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARD OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW) 1978 AMANDEMEN 2010
6. Peraturan Dirjen Perhubungan Laut HK-103/2/7/DJPL-2016 PENGAWASAN DOKUMEN KEPELAUTAN
7. Peraturan Dirjen Perhubungan Laut HK-103/3/13/DJPL-15 SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN AWAK KAPAL NEGARA
8. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan PK.07/BPSDMP-2016 KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DI BIDANG PELAYARAN
9. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan PK.10/BPSDMP-2016 KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ELECTRO-TECHNICAL OFFICER (ETO), ELECTRO-TECHNICAL RATING (ETR) DAN MARINE HIGH-VOLTAGE (MHV) DI BIDANG PELAYARAN
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan PK.20/BPSDMP-2014 KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AREAL CONTROL SURVEILLANCE
11. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan PK.03/BPSDMP-2015 KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENGLISH FOR SOCIAL AND OFFICE COMMUNICATION
12. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan PK.04/BPSDM-2015 KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PRESENTASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
lanjut ➜